Manajemen yayasan pendidikan adalah pengelolaan yayasan sebagai badan hukum sekaligus penyelenggara satuan pendidikan di bawahnya — mencakup tata kelola organ yayasan, perencanaan program dan anggaran tahunan, pengembangan sumber daya manusia, serta penjaminan mutu tiap unit. Berbeda dari manajemen sekolah yang berhenti di gerbang satu satuan pendidikan, manajemen yayasan bekerja satu lapis di atasnya: menetapkan arah, menyediakan sumber daya, dan mengawasi, tanpa mengambil alih pekerjaan kepala sekolah.
Panduan ini ditujukan untuk pembina, pengurus, dan pengawas yayasan pendidikan — juga kepala sekolah yang perlu memahami cara kerja badan yang menaunginya.
Apa yang sebenarnya dikelola sebuah yayasan pendidikan?
Banyak pengurus yayasan masuk ke perannya dengan asumsi bahwa tugasnya adalah “mengurus sekolah”. Asumsi itu yang kemudian melahirkan sebagian besar masalah tata kelola di lapangan.
Yayasan tidak mengelola sekolah. Yayasan mengelola empat hal yang memungkinkan sekolah berjalan:
Pertama, badan hukumnya. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004. Statusnya sebagai badan hukum inilah yang membuat sekolah bisa memiliki aset, membuka rekening, dan menandatangani perjanjian.
Kedua, kekayaannya. Tanah, gedung, dana abadi, dan penerimaan dari unit-unit pendidikan. Undang-undang melarang kekayaan yayasan dialihkan atau dibagikan kepada pembina, pengurus, maupun pengawas.
Ketiga, arah dan mutunya. Visi lembaga, standar minimum yang harus dipenuhi tiap unit, dan target jangka menengah.
Keempat, orang-orangnya. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan — mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, sampai regenerasi kepemimpinan.
Sekolah — kegiatan belajar-mengajar, pengelolaan kelas, hubungan harian dengan wali murid — adalah wilayah kepala sekolah. Kekeliruan membaca pembagian ini adalah akar dari hampir semua konflik yayasan–sekolah yang saya temui.
Tiga organ yayasan dan batas kewenangannya
Setiap yayasan di Indonesia wajib memiliki tiga organ: Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ketiganya punya wewenang berbeda dan tidak boleh dirangkap oleh orang yang sama.
| Organ | Posisi | Kewenangan utama | Yang bukan urusannya |
|---|---|---|---|
| Pembina | Organ tertinggi | Menetapkan kebijakan umum, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, mengesahkan program kerja dan anggaran tahunan | Menjalankan operasional harian; memberi instruksi langsung ke kepala sekolah |
| Pengurus | Pelaksana | Melaksanakan kepengurusan, mengelola kekayaan yayasan, menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan, mewakili yayasan ke luar, menyusun laporan tahunan | Mengubah anggaran dasar; mengangkat dirinya sendiri; mengalihkan kekayaan yayasan tanpa persetujuan pembina |
| Pengawas | Pengendali | Mengawasi dan menasihati pengurus, memeriksa dokumen dan keuangan, memberhentikan sementara anggota pengurus dengan alasan kuat | Ikut mengambil keputusan operasional; menjadi pelaksana program |
Larangan rangkap jabatan ini bukan formalitas. Pembina tidak boleh merangkap sebagai pengurus atau pengawas (Pasal 29), pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas (Pasal 31 ayat 3), dan pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus (Pasal 40 ayat 4). Tujuannya jelas: mencegah orang yang membuat keputusan sekaligus menjadi pihak yang memeriksa keputusan itu.
Dalam praktik, yayasan pendidikan berskala kecil sering melanggar ini tanpa sadar — satu keluarga mengisi ketiga organ sekaligus. Selama semuanya lancar, tidak terasa. Masalahnya baru muncul saat ada sengketa internal, audit, atau pergantian generasi, dan ternyata tidak ada satu pun pihak yang berdiri di posisi netral untuk menengahi.
Pembahasan lebih rinci soal komposisi ideal, bagan organisasi untuk yayasan multi-unit, dan cara menempatkan kepala sekolah dalam struktur tersedia di artikel struktur organisasi yayasan pendidikan.
Garis batas yayasan dan kepala sekolah
Inilah pertanyaan yang paling sering muncul di ruang rapat pengurus: sampai mana yayasan boleh masuk?
Aturan praktisnya: yayasan menetapkan “apa” dan “seberapa”, kepala sekolah menentukan “bagaimana”.
| Keputusan | Ditetapkan yayasan | Diputuskan kepala sekolah |
|---|---|---|
| Visi dan nilai lembaga | ✔ | |
| Standar minimum mutu tiap unit | ✔ | |
| Plafon anggaran unit | ✔ | |
| Rekrutmen dan pengangkatan guru tetap | ✔ (final) | Mengusulkan dan menyeleksi |
| Kurikulum operasional satuan pendidikan | ✔ | |
| Penempatan guru di kelas dan pembagian tugas | ✔ | |
| Metode pembelajaran dan supervisi akademik | ✔ | |
| Penanganan kasus siswa | ✔ (dilaporkan ke yayasan bila berat) | |
| Belanja di bawah plafon | ✔ | |
| Penambahan rombongan belajar atau unit baru | ✔ | Mengusulkan |
Tanda paling awal bahwa garis ini sudah kabur biasanya bukan konflik terbuka, melainkan hal kecil: guru mulai mengadu langsung ke pengurus yayasan tanpa lewat kepala sekolah. Begitu itu terjadi dan dibiarkan, otoritas kepala sekolah selesai — dan yayasan akan menghabiskan waktunya mengurus hal-hal yang seharusnya tidak sampai ke mejanya.
Matriks kewenangan yang lebih detail, format laporan bulanan kepala sekolah ke yayasan, dan cara menangani tiga skenario konflik yang paling umum dibahas di artikel batas kewenangan yayasan dan kepala sekolah.
Enam fungsi manajemen yayasan pendidikan
Berikut peta kerja pengurus sepanjang tahun, beserta keluaran yang seharusnya ada. Kalau salah satu baris tidak punya dokumen, di situlah lubang tata kelolanya.
| Fungsi | Isi pekerjaan | Keluaran yang harus ada |
|---|---|---|
| 1. Tata kelola | Menjaga legalitas, kelengkapan organ, dan kepatuhan anggaran dasar | Akta dan perubahannya, SK pengangkatan organ, notulen rapat pembina |
| 2. Perencanaan | Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan | Renstra 3–5 tahun, program kerja tahunan yang disahkan pembina |
| 3. Keuangan | Menyusun dan mengendalikan anggaran, menjaga kesehatan kas | RKAT (rencana kerja dan anggaran tahunan), laporan keuangan, hasil audit bila diwajibkan |
| 4. Sumber daya manusia | Rekrutmen, pengembangan kompetensi, regenerasi kepemimpinan | Peta kompetensi, roadmap pelatihan, rencana suksesi kepala sekolah |
| 5. Penjaminan mutu | Memastikan tiap unit memenuhi standar dan siap akreditasi | Evaluasi diri tiap unit, rapor pendidikan, status akreditasi terkini |
| 6. Kehumasan | Menjaga citra lembaga, hubungan wali murid, dan penerimaan siswa baru | Strategi SPMB, kanal komunikasi resmi, mekanisme penanganan keluhan |
Fungsi nomor 4 adalah yang paling sering dianggap sebagai urusan sekolah, padahal justru di situ yayasan punya keunggulan yang tidak dimiliki unit mana pun secara sendiri-sendiri — bagian “mengapa SDM jadi titik ungkit” di bawah membahas ini.
Siklus tahunan manajemen yayasan
Salah satu keluhan berulang pengurus yayasan adalah merasa selalu bekerja reaktif. Penyebabnya hampir selalu sama: tidak ada kalender kerja, sehingga semua hal terasa mendadak.
Berikut siklus 12 bulan yang mengikuti tahun ajaran Indonesia (Juli–Juni). Sesuaikan dengan kondisi lembaga Anda.
| Bulan | Agenda utama pengurus |
|---|---|
| Juli | Tahun ajaran dimulai. Serah terima tugas, rapat kerja awal tahun dengan seluruh kepala unit, penetapan target tahunan per unit |
| Agustus | Pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan; verifikasi kelengkapan kualifikasi guru per unit |
| September | Evaluasi pelaksanaan program semester berjalan; peninjauan realisasi anggaran triwulan |
| Oktober | Analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan hasil supervisi dan rapor pendidikan |
| November | Persiapan penutupan tahun buku; pengumpulan data keuangan seluruh unit |
| Desember | Tutup tahun buku yayasan (bila mengikuti tahun kalender); evaluasi kinerja kepala unit |
| Januari | Penyusunan laporan tahunan pengurus; rapat pembina; awal persiapan SPMB |
| Februari | Program pengembangan kompetensi semester genap; pelaksanaan pelatihan tahap pertama |
| Maret | Puncak promosi dan penerimaan siswa baru; peninjauan tengah tahun renstra |
| April | Penyusunan rancangan program kerja dan anggaran tahun ajaran berikutnya |
| Mei | Pengesahan program kerja dan RKAT oleh pembina; keputusan perpanjangan kontrak guru |
| Juni | Evaluasi akhir tahun ajaran; rapat pleno seluruh unit; penetapan penugasan tahun berikutnya |
Dua catatan penting soal kalender ini.
Bulan Oktober adalah kuncinya. Di situlah kebutuhan pelatihan dipetakan — cukup awal untuk masuk ke anggaran tahun berikutnya yang disusun April–Mei, tetapi cukup lambat untuk memakai data supervisi semester berjalan. Yayasan yang memetakan kebutuhan pelatihan bulan Juni, saat anggaran sudah terkunci, akan selamanya memilih program berdasarkan sisa dana, bukan berdasarkan kebutuhan.
Tahun buku yayasan dan tahun ajaran sekolah tidak sama. Yayasan umumnya memakai tahun kalender untuk pelaporan keuangan, sementara sekolah memakai tahun ajaran. Pengurus yang tidak menyadari perbedaan ini akan terus-menerus kaget saat laporan keuangan diminta di tengah semester.
Kewajiban hukum yang paling sering terlewat
Bagian ini pendek tapi penting. Berikut kewajiban yang paling sering luput dari perhatian pengurus yayasan pendidikan, terutama yayasan yang tumbuh dari komunitas atau keluarga.
Laporan tahunan. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat lima bulan setelah tahun buku yayasan ditutup. Isinya mencakup keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun berjalan serta laporan keuangan.
Pengumuman ikhtisar laporan. Ikhtisar laporan tahunan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Kewajibannya meningkat menjadi pengumuman di surat kabar berbahasa Indonesia dan audit oleh akuntan publik bagi yayasan yang menerima bantuan negara, bantuan luar negeri, atau bantuan pihak lain senilai Rp500.000.000 atau lebih, atau yang memiliki kekayaan di luar harta wakaf senilai Rp20.000.000.000 atau lebih.
Program kerja dan anggaran disahkan pembina. Pengurus menyusunnya, tetapi pengesahannya ada di rapat pembina. Yayasan yang pengurusnya menjalankan anggaran tanpa pengesahan formal sedang menabung persoalan — terutama saat terjadi pergantian pengurus atau pemeriksaan.
Masa jabatan pengurus. Pengurus diangkat untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali. Banyak yayasan yang SK pengangkatannya sudah kedaluwarsa bertahun-tahun tanpa disadari, yang bisa menimbulkan pertanyaan soal keabsahan tindakan hukum yang diambil selama periode itu.
Kalau salah satu dari empat hal di atas belum beres di lembaga Anda, itu prioritas yang mendahului urusan mutu mana pun.
Peta regulasi pendidikan yang wajib diikuti pengurus
Pengurus yayasan tidak perlu menguasai detail pedagogis, tetapi perlu tahu regulasi mana yang sedang berlaku — karena regulasilah yang menentukan apa yang harus disiapkan lembaga.
Tiga yang paling relevan per pertengahan 2026:
- Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 — menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional.
- Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 — mengubah aturan di atas. Tidak ada pergantian kurikulum; satuan pendidikan tetap dapat menggunakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka sesuai kesiapan, dengan penguatan pendekatan pembelajaran mendalam, serta Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai mata pelajaran pilihan yang diterapkan bertahap.
- Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses — ditetapkan awal Januari 2026, memasukkan substansi pembelajaran mendalam ke dalam standar proses dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Regulasi ini juga menempatkan refleksi sebagai tanggung jawab bersama guru, murid, dan kepala satuan pendidikan.
Implikasi paling konkret bagi yayasan ada di poin terakhir. Ketika kepala satuan pendidikan ikut bertanggung jawab atas refleksi pembelajaran, kompetensi kepala sekolah berhenti menjadi urusan administratif dan menjadi urusan mutu — dan penyiapan kepala sekolah adalah wilayah yayasan, bukan wilayah sekolah.
Untuk implikasi teknisnya bagi guru di kelas, DEA Learning Center sudah membahasnya terpisah di artikel kesiapan guru menghadapi kurikulum nasional 2026.
Regulasi pendidikan berubah cukup sering. Tanggal update artikel ini mencerminkan pemeriksaan terakhir terhadap sumber resmi.
Mengapa SDM jadi titik ungkit paling menentukan
Ada alasan struktural mengapa pengembangan SDM layak mendapat porsi perhatian terbesar dalam manajemen yayasan pendidikan, dan alasannya terlihat jelas dari data.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, Indonesia memiliki lebih dari 57 ribu sekolah swasta jenjang SD sampai SMA pada tahun ajaran 2024/2025. Di jenjang SMA, sekolah swasta bahkan lebih banyak daripada negeri: 7.562 sekolah atau sekitar 51,53 persen dari seluruh SMA di Indonesia menurut data BPS periode 2024/2025.
Tetapi jumlah lembaga tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa. Pada periode yang sama, sekitar 73,79 persen siswa SMA justru bersekolah di sekolah negeri.
Artinya, secara nasional sekolah swasta berjumlah lebih banyak sambil memperebutkan porsi siswa yang jauh lebih kecil. Dalam kondisi seperti itu, dua hal yang biasa diandalkan yayasan untuk bersaing — lokasi dan fasilitas — punya keterbatasan serius. Lokasi tidak bisa diubah. Fasilitas bisa ditiru pesaing yang bermodal lebih besar, dan pembangunannya menyerap kas yang paling langka di lembaga swasta.
Yang tidak bisa ditiru dalam semalam adalah kualitas orang di dalamnya: guru yang benar-benar menguasai kelasnya, kepala sekolah yang bisa mengambil keputusan sulit, tenaga administrasi yang membuat wali murid merasa diurus.
Di sinilah yayasan punya keunggulan yang tidak dimiliki sekolah tunggal. Yayasan bisa:
- Memetakan kebutuhan lintas unit sekaligus, sehingga kelemahan yang berulang di beberapa sekolah tertangani satu kali, bukan sepuluh kali
- Menyatukan peserta dari beberapa unit dalam satu program, yang membuat biaya per peserta turun signifikan
- Menjaga standar yang sama di semua unit, sehingga mutu tidak bergantung pada siapa yang kebetulan jadi kepala sekolah
- Memindahkan orang antar unit sebagai bagian dari pengembangan karier, yang tidak mungkin dilakukan sekolah berdiri sendiri
Yayasan yang membiarkan setiap unit mengurus pelatihannya sendiri kehilangan keempat keunggulan itu sekaligus — dan biasanya juga membayar lebih mahal untuk hasil yang lebih tidak merata.
Tiga artikel berikut membahas cara menjalankannya secara teknis: analisis kebutuhan pelatihan guru dan tendik lintas unit, penyusunan roadmap pengembangan kompetensi satu tahun ajaran, dan penyusunan serta pertanggungjawaban anggaran pelatihan.
Lima kesalahan manajemen yayasan yang berulang
1. Pengurus mengambil alih pekerjaan kepala sekolah. Biasanya berawal dari niat baik — pengurus turun tangan karena satu unit bermasalah. Yang terjadi kemudian, kepala sekolah berhenti mengambil keputusan karena tahu akan dikoreksi. Yayasan lalu mengeluh kepala sekolahnya pasif.
2. Menyamakan semua unit. Kebutuhan TK, SD, SMP, dan SMK berbeda secara fundamental. Kebijakan seragam terasa adil di rapat pengurus, tapi berarti unit yang paling butuh dukungan mendapat porsi yang sama dengan yang paling mapan.
3. Menganggarkan pelatihan dari sisa. Anggaran pengembangan SDM diletakkan di akhir daftar, sehingga selalu jadi pos pertama yang dipotong saat kas menipis. Padahal saat kas menipis biasanya karena siswa berkurang, dan siswa berkurang biasanya karena mutu — yang perbaikannya justru butuh pengembangan SDM.
4. Menunda regenerasi kepemimpinan sampai kursinya kosong. Kepala sekolah pensiun, mengundurkan diri, atau pindah, dan yayasan baru mulai mencari. Yang terjadi biasanya penunjukan berdasarkan senioritas, bukan kesiapan. Pembahasan lengkapnya ada di artikel kaderisasi kepala sekolah di lingkungan yayasan.
5. Mengurus akreditasi tiga bulan sebelum visitasi. Sebagian besar bukti yang diminta dalam akreditasi adalah rekaman kegiatan sepanjang tahun. Tidak bisa dibuat mundur, dan sebagian di antaranya hanya bisa disiapkan yayasan, bukan sekolah. Dibahas di artikel peran yayasan dalam persiapan akreditasi unit sekolah.
Checklist kesehatan tata kelola yayasan
Jawab dengan jujur. Setiap “tidak” adalah pekerjaan rumah, dan urutannya sudah disusun berdasarkan prioritas.
Legalitas dan organ
- Ketiga organ terisi dan tidak ada yang merangkap jabatan
- SK pengangkatan pengurus masih berlaku
- Anggaran dasar sudah disesuaikan dengan UU Yayasan yang berlaku
- Notulen rapat pembina tersimpan rapi dan bisa ditemukan dalam lima menit
Perencanaan dan keuangan
- Ada renstra tertulis yang masa berlakunya belum lewat
- Program kerja dan anggaran tahun berjalan sudah disahkan pembina
- Laporan tahunan tahun buku terakhir sudah disusun tepat waktu
- Ada pos anggaran khusus pengembangan SDM, bukan diambil dari sisa
SDM dan mutu
- Ada data kualifikasi seluruh guru dan tendik yang terbarui tahun ini
- Ada rencana pengembangan kompetensi tertulis untuk tahun ajaran berjalan
- Ada minimal satu calon kepala sekolah yang sedang disiapkan untuk tiap unit
- Status akreditasi seluruh unit diketahui, termasuk tanggal kedaluwarsanya
Cara membaca hasilnya:
- 10–12 ya — tata kelola sehat. Fokus berikutnya adalah kualitas pelaksanaan, bukan kelengkapan dokumen.
- 6–9 ya — fondasi ada tetapi berlubang. Tutup dulu lubang di bagian legalitas sebelum menambah program baru.
- Di bawah 6 — yayasan berjalan atas dasar kebiasaan, bukan sistem. Selama masih dipimpin orang yang sama hal ini mungkin tidak terasa, tapi lembaga akan sangat rapuh saat terjadi pergantian.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa bedanya manajemen yayasan pendidikan dan manajemen sekolah?
Manajemen yayasan mengelola badan hukum, kekayaan, arah lembaga, dan sumber daya manusia lintas unit. Manajemen sekolah mengelola proses belajar-mengajar di satu satuan pendidikan. Yayasan menetapkan apa yang harus dicapai dan menyediakan sumber dayanya; kepala sekolah menentukan cara mencapainya.
Bolehkah ketua yayasan merangkap sebagai kepala sekolah?
Undang-undang melarang perangkapan antar-organ yayasan, yaitu antara pembina, pengurus, dan pengawas. Jabatan kepala sekolah bukan organ yayasan, sehingga secara hukum tidak otomatis terlarang. Namun dari sisi tata kelola, praktik ini menghilangkan fungsi pengendalian: orang yang sama menjadi pihak yang menetapkan target sekaligus yang dinilai pencapaiannya. Kalau tidak terhindarkan, pastikan pengawas yayasan benar-benar independen.
Berapa persen anggaran yayasan yang sebaiknya dialokasikan untuk pengembangan SDM?
Tidak ada angka baku yang berlaku nasional, dan angka yang beredar biasanya berasal dari praktik korporasi yang konteksnya berbeda. Yang lebih berguna adalah memastikan pos ini ada sebagai mata anggaran tersendiri yang disahkan pembina, bukan pos sisa. Pertimbangannya dibahas di artikel anggaran pelatihan SDM yayasan.
Yayasan kami menaungi beberapa sekolah di kota berbeda. Bagaimana menjaga standar yang sama?
Tetapkan standar minimum yang sama untuk seluruh unit, tetapi izinkan cara pencapaian yang berbeda. Untuk pengembangan SDM, program daring memungkinkan seluruh unit mengikuti materi yang sama secara serentak tanpa biaya perjalanan, sementara pendampingan lanjutan bisa disesuaikan per unit.
Kapan sebaiknya yayasan menggunakan pelatih eksternal dibanding melatih secara internal?
Pelatihan internal cocok untuk hal yang khas lembaga: nilai, prosedur, dan budaya kerja. Pelatih eksternal diperlukan saat lembaga membutuhkan kompetensi yang belum dimiliki siapa pun di dalam, saat butuh sudut pandang yang tidak terikat politik internal, atau saat butuh sertifikat yang diakui untuk kebutuhan administratif dan akreditasi.
Apakah yayasan kecil dengan satu sekolah tetap perlu semua ini?
Perlu, dengan skala yang disesuaikan. Kewajiban hukum di bagian sebelumnya berlaku tanpa memandang ukuran. Yang bisa disederhanakan adalah proses perencanaannya, bukan kepatuhannya.
Langkah berikutnya
Manajemen yayasan pendidikan yang sehat tidak dimulai dari perombakan besar. Biasanya cukup dimulai dari satu hal: mengetahui persis di mana lubangnya.
Kalau checklist di atas menunjukkan celah pada bagian sumber daya manusia — kualifikasi guru yang belum merata, kepala sekolah yang belum siap mengambil peran strategis, atau tenaga administrasi yang bekerja tanpa prosedur baku — DEA Learning Center dapat membantu memetakannya.
DEA Learning Center adalah lembaga pelatihan pendidik dan peneliti berbasis di Yogyakarta, dengan mentor yang terdiri atas akademisi bergelar doktor dan profesor, termasuk dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang aktif sebagai peneliti, konsultan kebijakan pendidikan, dan fasilitator Sekolah Penggerak. Program telah dijalankan atas permintaan langsung institusi seperti Yayasan Pendidikan Telkom, Sanur Independent School, dan Sekolah Islam Terpadu Al Lauzah.
Selengkapnya mengenai layanan untuk lembaga:
- Pelatihan guru dan tenaga kependidikan untuk yayasan pendidikan — skema program, format, dan mekanisme kerja sama
- Pelatihan tata kelola sekolah swasta dan Sekolah Islam Terpadu — untuk kepala sekolah dan tim manajemen
- Pelatihan Tenaga Pendidik · Pelatihan Tenaga Kependidikan · Pelatihan Praktisi Penelitian
Konsultasi pemetaan kebutuhan tersedia tanpa biaya melalui WhatsApp 0821-3735-9495 atau email pt.duniaedukasi@gmail.com.
Sumber:
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004
- Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses — BBPMP Jawa Tengah, Kemendikdasmen
- Badan Akreditasi Nasional PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM)
- Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Badan Pusat Statistik, statistik satuan pendidikan periode 2024/2025 dan 2025/2026
